Templates by BIGtheme NET

PROFIL

Share

LATAR BELAKANG

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) selalu berpedoman kepada arah kebijakan Pemerintah yang   diarahkan  untuk  turut  serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan“Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan misi:1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif danmemperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera,  5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing,  6) Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”,

Salah satu prioritas pembangunan  Kabupaten Sukabumi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang  (RPJP) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas No.5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi “Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan KeluargaBerkualitas”, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR)menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju,mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan,bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dan Survei Demograpi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 permasalahan yang dihadapi program KKBPK adalah: 1. Belum terkendalinya  Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), 2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 – 49 tahun)  3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) 4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) 6.  Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Data sensus penduduk tahun 2010 menunjukan bahwa data laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,49% per tahun padahal target nasional yang ingin dicapai pada tahun 2020 sebesar 1,27% per tahun.

Hal ini juga, masih terdapat permasalahan dan tantangan yang meliputi: (a) masih tingginya tingkat ketidak berlangsungan (DO) kesertaan ber-KB yaitu sebesar 27 persen; (b) masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek sebesar 47,3 persen (all method) atau 43,6% (modern method), yang beresiko terhadap tingginya angka DO ber-KB hasil SDKI tahun 2012; (c) Pelayanan KB dan Pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi) program KB belum optimal dan tidak merata diseluruh wilayah dan tingkatan sosial ekonomi terutama pada daerah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan; (d) sasaran calon peserta KB belum terfokus kepada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah dan (e) lemahnya pembinaan pada pelestarian akseptor KB. Disamping itu, Total Fertility Rate (TFR) hasil SDKI tahun 2012 masih berada pada angka 2,53.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 mengambil kebijakan untuk mengurangi permasalahan diatas yaitu: (1) membuat upaya terobosan untuk memperkuat pencapaian target pelayanan KB melalui: (a) penguatan demand side dan suplly side secara seimbang antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik KB dan Poskesdes), penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi  masyarakat perdesaan/perkotaan (b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB, (c) harmonisasi program dan penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan melalui pembiayaan APBN dan APBD.   (2) Upaya terobosan pelayanan KB yang berkualitas dan merata juga didukung oleh (a) peningkatan advokasi KIE, (b) pembinaan pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor dan menurunkan angka DO, serta meningkatkan distribusi alokon, (d) pembinaan remaja melalui Genre (generasi berencana), Sekolah Siaga Kependudukan dan Saka Kencana (3) Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB (4) peningkatan  ketersedian dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survai kependudukan, dan data sektoral KB

Sejalan dengan permasalahan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di kabupaten Sukabumi permasalahan yang dihadapi dalam upaya menurunkan laju pertumbuhan Penduduk, banyak Faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pengendalian penduduk baik dari masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, kemiskinan, pengangguran maupun masalah kebijakan yang belum sepenuhnya mendorong  terhadap pengendalian penduduk.

ANALISIS SITUASI

Salah satu Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga  mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, terampil dan  sejahtera, didukung oleh kualitas  Pendidikan yang mumpuni serta  kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Sukabumi, jumlah penduduk saat ini mencapai 2.503.941 jiwa (hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015) dengan angka fertilitas total   (TFR : 2,21) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya pada priode 2010-2015 adalah 2 (dua) anak per 1000 wanita.

Bila kita bandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010, dengan jumlah penduduk sebesar 2.341.509 jiwa, maka selama 5 (lima) tahun di Kabupaten Sukabumi telah bertambah penduduk  sekitar : 162.432 jiwa, artinya selama priode 2010-2017 Program Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Sukabumi dapat mengendalikan pertambahan penduduk  (kelahiran tercegah) Tahun 2016, sebanyak 83.061 bayi tertunda untuk lahir, dari potensi kelahiran sebanyak 122.635 bayi yang akan lahir dari PUS yang tidak tercegah alat kontrasepsi.

Dengan tercegahnya kelahiran sebanyak 83.061 bayi yang lahir, bila kita hitung menurut analisis Prof. Askobart Cost and Benefit untuk penyediaan pelayanan dasar kesehatan (@ Rp. 2.500.000,-) dan pelayanan pendidikan dasar ( @ Rp. 3.500. 000,-)  atau  @ Rp 6.000.000,- per anak yang lahir, maka beban anggaran Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi dapat diefisiensikan sebesar : Rp. 498.366.000.000,-

Sesuai dengan visi Kabupaten Sukabumi “mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri”, yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia, tangguh dalam memiliki kemampuan pemahaman keagamaan serta tangguh dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya alam dalam  mendukung tingkat perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan tugas  Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) diharapakan mampu Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan mampu Mengembangkan Kualitas Penduduk Menuju Masyarakat Kabupaten Sukabumi Yang lebih baik, religius dan mandiri.

Untuk mewujudkan harapan tersebut diatas kegiatan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi diarahkan pada kegiatan strategis

  1. Program pemberdayaan keluarga
  2. Program Keluarga Berencana
  3. Program Kesehatan Reproduksi Keluarga
  4. Program Penguatan Keluarga Berkualitas
  5. Program pengembangan Sistem Informasi Data Mikro Keluarga
  6. Pengendalian Penduduk

Dalam rangka percepatan penurunan laju pertumbuhan Penduduk serta pencapaian sustainebilitas Program diperlukan langkah-langkah kongkrit untuk dapat mencapaianya yaitu melalui  berbagai upaya yang dilakukan, melalui dukungan kebijakan penganggaran yang seimbang terhadap pengendalian penduduk, peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan, dukungan sarana prasarana kerja, pemberian informasi secara lebih intensif dan integratif, membangun komitmen masyarakat dalam mendukung program KB. Diperlukan  bentuk dukungan lain secara sukarela, yaitu:

  • Meningkatkan komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
  • Dukungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Implementasi Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Kelembagaan dengan terbentuknya lembaga pengelola program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  • Meningkatkan komitmen dan dukungan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat meliputi swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Kepedulian dan peran serta semua pihak menjadi suatu kerjasama yang sinergis demi tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Pasangan Usia Subur) dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan KB.
  • Meningkatkan komitmen dan dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama, mitra kerja /IPKB/media terhadap issue Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  • Meningkatkan kesadaran keluarga agar mampu menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas dan sejahtera, melalui kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL) dan UPPKS, Meningkatkan peran keluarga, Meningkatkan partisipasi anggota Tribina dan UPPKS dalam kesertaan ber KB
  • Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program Pengendalian Penduduk dan Keluargan Berencana merupakan upaya optimalisasi dalam penyediaan data dan informasi yang dapat dijadikan suatu acuan dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan dalam Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sukabumi.
  • Meningkatkan kesadaran publik tentang issue Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sukabumi menjadi suatu sikap yang harus di sepakati bahwa persoalan pengendalian penduduk menjadi persoalan bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang mampu diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

SOLUSI PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPPKB berupaya mewujudkan:

  • Penguatan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.
  • Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme  pembiayaan,  pengembangan  SDM,  menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaandan distribusi logistik alokon)
  • pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan;
  • peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter dikecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos KesehatanDesa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB mobile (bergerak)  di  wilayah  khusus/sulit,  untuk  mengurangi kesenjangan pelayanan KB;
  • Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan  MKJP  maupun  Non  –  MKJP  dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi;
  • Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antar pusat – daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai – nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi;
  • peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK – KRR), Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*